Oleh : Ahmad Sastra
Paradoks adalah sebuah situasi, pernyataan, atau
proposisi yang mengandung kontradiksi atau ketidakcocokan antara dua hal yang
tampak bertentangan, misalnya negara kaya dengan sumber daya alam, tapi
rakyatnya mayoritas miskin. Dalam bahasa
yang lebih sederhana, paradoks terjadi ketika dua hal yang berbeda atau
bertentangan muncul bersamaan, yang bisa membuat kita mempertanyakan cara
pandang kita terhadap sesuatu.
Salah satu contoh klasik adalah "paradoks
Achilles dan Kura-kura" yang dikemukakan oleh filsuf Zeno. Dalam paradoks
ini, Achilles, yang berlari lebih cepat dari kura-kura, memberi kura-kura
sedikit keunggulan. Zeno berargumen bahwa Achilles tidak akan pernah dapat
mengejar kura-kura karena sebelum ia mencapai posisi kura-kura, kura-kura sudah
bergerak sedikit lebih jauh. Secara logika, meskipun Achilles lebih cepat, ia
tetap tidak bisa mengejar kura-kura. Paradoks ini mengarah pada diskusi tentang
konsep jarak, waktu, dan limit dalam matematika.
"Kurang lebih lebih banyak": Sebuah
pernyataan yang tampaknya bertentangan, di mana berkurangnya sesuatu justru
bisa menghasilkan lebih banyak manfaat. Misalnya, dalam konteks ekonomi,
pengurangan jumlah barang atau sumber daya yang terbatas bisa menciptakan lebih
banyak nilai atau peningkatan kualitas dalam jangka panjang.
"Semakin banyak kita tahu, semakin kita sadar
bahwa kita tidak tahu": Ini adalah paradoks yang menyiratkan bahwa
pengetahuan seringkali memperlihatkan keterbatasan kita, dan semakin kita
mempelajari sesuatu, semakin kita menyadari banyak hal yang belum kita pahami.
Dalam konteks sosial atau politik, paradoks sering
muncul ketika ada perbedaan antara teori dan praktik. Misalnya, meskipun negara
mengklaim berkomitmen pada kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia, praktik
pemerintahan sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut dengan
membungkam suara mahasiswa.
Paradoks Indonesia merujuk dinamika sosial, politik,
dan ekonomi di Indonesia, serta kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam
perkembangan negara ini. Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi, banyak
kebijakan dan tindakan yang justru memperlihatkan perilaku otoriter atau tidak
mendemokratis, ini namanya paradoks.
Ketimpangan yang terus berkembang antara kelompok
masyarakat kaya dan miskin, serta bagaimana kondisi ini menciptakan ketegangan
sosial. Meskipun Indonesia memiliki sistem demokrasi, pada kenyataannya banyak
keputusan politik yang dipengaruhi oleh segelintir elit atau kelompok oligarki
yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang besar, ini paradoks juga
namanya.
Paradoks Indonesia juga adalah saat negeri ini jelas
dijajah oligarki, namun mulut para pejabat dan pemimpin teriak nkri harga mati.
Paradoks para pejabat juga terlihat saat mulut mereka teriak : saya pancasila,
namun tak berselang lama, mereka ditangkap KPK karena korupsi. Lebih para lagi
ketika para pejabat dan pemimpin justru membudak oligarki dan memusuhi rakyat.
Indikator negara dijajah oleh oligarki dapat dilihat
dari beberapa ciri dan dinamika yang terjadi dalam pemerintahan, perekonomian,
dan hubungan sosial masyarakat. Oligarki sendiri merujuk pada sistem di mana
kekuasaan berada di tangan sekelompok kecil individu atau keluarga yang
memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.
Ketika konsentrasi kekayaan milik rakyat di tangan
segelintir orang adalah salah satu indikator sebuah negeri dijajah oligarki. Sebagian besar kekayaan dan sumber daya
negara dikendalikan oleh kelompok kecil orang atau keluarga. Mereka memiliki
perusahaan besar, tanah, dan sumber daya alam yang mengendalikan ekonomi. Peningkatan
ketimpangan ekonomi di mana sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar
kekayaan.
Ketika pengaruh politik yang besar oleh kelompok
tertentu, maka itu pertanda negara dikuasi oligarki. Kelompok oligarki memiliki pengaruh besar dalam
pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Mereka dapat mempengaruhi
kebijakan negara untuk keuntungan pribadi mereka. Lobbying yang kuat
terhadap legislator atau eksekutif, serta pembiayaan kampanye politik untuk
mendapatkan posisi kekuasaan.
Jika kasus korupsi tinggi di kalangan para pejabat,
maka hal ini juga merupakan indikasi bahwa suatu negeri dijajah oligarki. Oligarki sering kali terlibat dalam praktik
korupsi untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Korupsi ini bisa
melibatkan pejabat pemerintah, pengusaha, dan pemimpin politik. Pengalihan
anggaran negara ke proyek-proyek yang menguntungkan para oligark, atau
pemberian kontrak pemerintah kepada perusahaan yang dimiliki oleh kelompok
oligarki.
Jika terjadi ketidakadilan dalam akses terhadap sumber
daya, maka itu juga pertanda bahwa suatu negeri dikuasai oligarki. Masyarakat umum sulit mengakses layanan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan karena kelompok oligarki
mengontrol sektor-sektor penting yang biasanya melayani kebutuhan publik. Pendidikan
berkualitas hanya dapat diakses oleh kalangan kaya, dan layanan kesehatan serta
infrastruktur dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki
kepentingan oligarkis.
Monopoli dan kartel ekonomi juga bagian dari indikator
negera dikuasai oligarki. Kelompok
oligarki mengendalikan pasar dan menciptakan monopoli atau kartel yang
merugikan konsumen dan menghambat persaingan yang sehat. Hal ini mengarah pada
ketidakadilan sosial dan ekonomi. Satu atau dua perusahaan besar yang
menguasai seluruh industri, seperti energi, telekomunikasi, atau pangan.
Indikator berikutnya adalah ketika ada pembatasan
kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Oligarki sering kali berusaha
membatasi kebebasan berpendapat dan berorganisasi untuk menghindari perlawanan
terhadap kekuasaan mereka. Mereka bisa menggunakan alat negara seperti polisi
atau militer untuk menekan oposisi. Penangkapan aktivis, jurnalis, atau
pemimpin oposisi yang kritis terhadap pemerintah atau pengusaha oligarki.
Kepentingan kelompok oligarki mendominasi kebijakan
publik, sehingga kebijakan negara lebih menguntungkan kelompok kecil tersebut,
bukannya kesejahteraan rakyat banyak. Kebijakan pajak yang menguntungkan para
pemilik besar perusahaan atau peraturan yang melindungi monopoli mereka.
Pemilihan umum sering kali dikendalikan atau
dimanipulasi untuk memastikan bahwa orang-orang yang berada di bawah pengaruh
oligarki tetap berkuasa. Kecurangan dalam pemilihan umum, pembatasan kandidat
oposisi, atau kontrol terhadap media untuk mempengaruhi opini publik.
Negara yang dikuasai oleh oligarki sering kali
bergantung pada kekuatan asing untuk melanggengkan kekuasaannya, yang bisa
menjadi bentuk penjajahan ekonomi atau politik oleh negara atau perusahaan
asing. Penguasaan sumber daya alam oleh perusahaan multinasional yang didukung
oleh oligarki domestik.
Kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada
kelompok kecil, yang sering kali membuat keputusan yang tidak memperhatikan
kepentingan masyarakat luas. Kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan para
elit dan tidak memperhatikan kebutuhan rakyat banyak.
(Ahmad Sastra, Kota Hujan, 05/03/25 :
08.32 WIB)
.jpeg)
