Oleh : Ahmad Sastra
Prabowo melakukan lawatan ke China dan Amerika dengan alasan sebagai kunjungan strategis. China adalah negara dengan sistem ideologi komunisme dan Amerika berideologi kapitalisme. Meski demikian, sistem ekonomi China tidak sepenuhnya komunisme, namun cenderung kapitalisme juga. Kapitalisme dan komunisme bertemu di satu titik yakni pragmatisme materialisme.
Keduanya tentu saja bertentangan dengan ekonomi Islam. Amerika dan China juga dikenal sebagai negara imperialis yang selama ini dinilai telah merugikan ekonomi negeri ini. Lantas mengapa, presiden memilih keduanya untuk dikunjungi ?. Akankah kedua negara ini justru akan semakin mengokohkan imperialismenya ke negeri ini ?. Akankah negeri ini akan semakin tidak berdaulat, namun makin kuat cengkeraman oligarki Cina dan Amerika ?.
Diantara hasil lawatan, Cina mendukung program makan gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyepakati pendanaan "Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia". Seperti dilansir Antara pada Ahad 10 November 2024, kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
Meski demikian, dulu Prabowo pernah mengkritik Jokowi karena mengizinkan investasi masuk besar-besaran dari Cina sehingga bisa membuat Indonesia sangat bergantung pada Cina dan bisa membawa masuk tenaga kerja Cina ke Indonesia.
Selain pendanaan, MoU itu juga menyepakati tujuh hal, meliputi Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke China, Pedoman Kerja Sama Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan, Nota Kesepahaman Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru.
Kemudian, Nota Kesepahaman Kerja Sama Sumber Daya Minera, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Mineral Hijau, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian, dan Nota Kesepahaman mengenai Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air. Penandatangan MoU itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Presiden Prabowo Subianto Tinggalkan Cina Menuju Amerika Serikat. Prabowo Subianto mengatakan kunjungan kenegaraan ke luar negeri punya nilai strategis. Presiden RI Prabowo Subianto menyelesaikan kunjungan kerjanya di Beijing, Cina pada Sabtu, 9 November 2024. Prabowo selanjutnya terbang ke Washington DC, Amerika Serikat pada Minggu, 10 November 2024, dari Bandara Internasional Capital, Beijing.
Menteri Sumber Daya Air Cina Li Guoying, beserta pasukan dari People's Liberation Army (PLA), mengantarkan Presiden Prabowo Subianto di tangga pesawat. Sedangkan dari pihak Indonesia ikut mengantarkan Duta Besar RI untuk Cina merangkap Mongolia Djauhari Oratmangun, bersama sejumlah pejabat terkait lainnya.
Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam keterangan tertulis pada 11 November 2024, mengkonfirmasi Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menjamu Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral di Gedung Putih pada 12 November 2024, waktu setempat. Kunjungan kerja Prabowo ke Amerika Serikat bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Amerika Serikat-Indonesia.
Biden dan Prabowo dalam pertemuan akan membahas upaya-upaya memperkuat kerja sama kedua negara sebagai bagian dari Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat. Kedua kepala negara akan berkoordinasi mengenai pendekatan berkelanjutan terkait ketahanan pangan, transisi energi bersih, demokrasi dan pluralisme, perdamaian dan stabilitas regional, dan hubungan antar masyarakat, sekaligus memajukan kerja sama kedua negara dalam bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana.
Dua negara, yakni China dan Amerika dikunjungi Prawowo beberapa hari setelah dilantik sebagai presiden. Apakah hal ini terkait dengan pandangan ekonomi Prabowo yang ingin mengambil hal-hal baik dari ekonomi kapitalisme Amerika dan Komunisme China ? Pandangan Prabowo Subianto Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 tertulis pada 15 Agustus 2023 mengemukakan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila : 1. Ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan 2. Ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional 3. Ekonomi yang egaliter dan kerakyatan 4. Ekonomi yang berkeadilan sosial 5. Ekonomi yang religius dan wujudkan persatuan nasional.
Pada halaman lain, ditulis bahwa esensi ekonomi pancasila ekonomi Pancasila mengambil esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme dengan paradigma berikut : 1. Ekonomi yang membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar. 2. Ekonomi yang memperhatikan dan mengadakan social safety net untuk masyarakat yang paling lemah 3. Bila perlu, Pemerintah intervensi langsung untuk kurangi kemiskinan ekstrim dan pencerdasan bangsa. Di banyak negara, ekonomi Pancasila disebut "mixed economy, "the third way", "the middle way".
Untuk memperkuat, ada beberapa pengakuan atas ekonomi Pancasila. Pertama, Paus Francis : "Market forces alone and trickle down economic policies failed to produce social benefits". Kedua, Christine Lagarde: "Reducing excessive inequality – by lifting the "small boats" – is good economics." Dan ketiga, Joe Biden: "Here's the simple truth about trickledown economics, it has never worked."
Di lain kesempatan, Presidium Forum Negarawan Yudhie Haryono mengungkapkan masyarakat Indonesia telah berkonsensus menjadi negara Pancasila dan kebangsaan. Dalam pembukaan konstitusi dijelaskan bahwa negara Pancasila adalah negara yang kemerdekaan kebangsaannya dalam suatu susunan kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Media Indonesia, Editor : Abdillah M. Marzuqi, 01/11/24)
"Sedangkan paham kebangsaan merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib dan sepenanggungan plus cita-cita untuk hidup bersama-sama secara merdeka, mandiri, modern dan martabatif berbasis prestasi dan meritokrasi, bukan kesukuan, klan, fasisme dan feodalisme," terangnya. Menurutnya, negara pancasila berpaham kebangsaan. Rakyatnya bertekad untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongan.
Jika dalam draf pandangan Prabowo merumuskan ekonomi pancasila dengan mencari aspek terbaik dari ideologi kapitalisme dan komunisme, sebaliknya, Negarawan Yudhie Haryono menyebut negara Pancasila yang kebangsaan menjadi anti komunisme, anti liberalisme dan anti nepotisme. Maka, siapa pun yang tinggal di republik ini jika membangun ekopol KKN, dapat dikategorikan anti pancasila dan anti kebangsaan. Jadi keduanya mengalami kontraproduktif.
Yudhie menyebut Presiden Prabowo Subianto dalam banyak pidatonya menyampaikan seruan kebangsaan dan anti KKN. Hal itu tidak lepas dari latar belakangnya sebagai prajurit TNI yang digembleng menjadi agen negara yang patriotik, bermental national interest dan sapta-margais. Kendati demikian, ada yang perlu dicatat.
Yudhie menegaskan bahwa Indonesia juga bukan negara korporat yang sistem pemerintahannya dikuasai berbagai perusahaan dan mencari untung semata. Indonesia juga bukan negara kekuasaan yang sistem pemerintahan dan kekuasaan terpusat pada individu atau kelompok. Dalam negara kekuasaan, kehendak penguasa lebih diutamakan daripada hukum.
Pada negara ini prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial dan kedaulatan rakyat hilang. Indonesia juga bukan negara berdasar keuangan yang sebagian besar kegiatan ekonomi politik diatur oleh mekanisme pasar liberal. Hasilnya hanya kesenjangan, keculasan dan keterbelahan rakyat. Indonesia juga bukan negara maling (kleptokrasi) yang dipimpin dan dikendalikan oleh sekelompok maling.
Kita tinggalkan Prabowo dan Yudhi sejenak. Mari kita bahas bagaimana analisa ekonomi Islam dalam konteks ekonomi nasional saat ini. Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) ke 44 kembali hadir di publik melalui acara FGD online bertema ekonomi yang diadakan pada tanggal 15 Juni 2024.
Kali ini FDMPB mengangkat Judul besar Sengkarut Ekonomi Nasional dan Masa Depan Bangsa. Acara kali ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi nasional yang semakin carut matur. Diantara masalah di negeri ini adalah korupsi, IKN, Tapera, UKT, Pajak, Utang, kenaikan harga, banyaknya PHK dan masih banyak lagi persoalan yang mendera negeri ini.
Bertubi-tubi masalah mendera bangsa ini, dari mulai masalah ekonomi sulit sampai korupsi kaum elit. Tidak tanggung-tanggung ratusan triliun uang negara ini dikorupsi oleh pejabat yang berakhlaq bejat, yang membuat miris bahwa kerugian negara menjadi tanggung 'bersama' rakyat jelata. Memang fakir miskin dan anak terlantar' dipelihara' oleh negara (kapitalis) untuk dijadikan sebagai komoditas. Inilah salah satu masalah terjadinya Sengkarut permasalah ekonomi bangsa ini.
Dalam acara FGD ini, keynote speaker, Assoc. Prof. Dr. Fahmi Lukman, M.Hum yang mengangkat tema Negara dan Sistem Ekonomi memberikan kritik tajam atas sistem ekonomi kapitalisme yang telah diterapkan di negeri ini. Sistem kapitalisme memiliki banyak kesalahan, diantaranya konsep tentang kepemilikan sumber daya alam, dimana sumber daya alam milik umum justru menjadi milik individu.
Kesalahan berikutnya dari sistem ekonomi kapitalisme adalah utang dengan sistem ribawi. Sistem ribawi diharamkan dalam Islam yang pada akhirnya akan menambah kesengsaraan rakyat dan ketidakberkahan hidup. Sistem kapitalisme adalah sistem yang tidak manusiawi karena akan menjerumuskan masyarakat dalam kubangan kemiskinan. Karena itu tinggalkan sistem ekonomi kapitalisme dan sekulerisme. Allah menjanjikan Islam sebagai sistem sempurna dan paripurna yang akan memberikan solusi bagi persoalan masyarakat.
Rasulullah telah mempraktekkan bagaimana mengelola ekonomi dan dilanjutkan oleh para khalifah yang menghasilkan kemerataan kekayaan bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat. Karena itu solusi yang ditawarkan oleh Islam mestinya menjadi kesadaran bagi bangsa ini. Sebab Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Rahmat berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dr. Erwin Permana, Pengamat Ekonomi Univ Pancasila yang mengangkat tema Menyoal Tapera dan UKT Pendidikan menyoroti bahwa tapera dan UKT menunjukkan pemerintah telah membuat perencanaan yang tidak matang. Tapera bukanlah solusi untuk rakyat mendapatkan rumah, sebab dari jumlah yang ditabung tidak berbanding lurus dengan besaran uang dan harga rumah. Dengan tabungan sekitar 3 persen perbulan, maka akan membutuhkan puluhan bahkan hingga ratusan tahun untuk bisa membeli rumah dna ini adalah mustahil. Belum lagi soal kehidupan masyarakat yang sudah susah dengan adanya berbagai pungutan.
Menyoroti adanya kebijakan UKT disoroti oleh Dr. Erwin hanya akan membebani rakyat yang terkategori kezoliman, sebab pendidikan adalah tanggungjawab negara untuk mewujudkan visi untuk mencerdasakan kehidupan bangsa. Sudahlah hidup rakyat kesulitan pendapatan saat hidup di negara kapitalisme karena, masih juga ditambah dengan berbagai bentuk pungutan seperti UKT yang meningkat tinggi. Ini adalah bentuk kezoliman, sebab 98 persen rakyat akan merasakan keberatan hidup di negara kapitalisme.
Dr. Rizal Taufiqurrahman, Ekonom Senior INDEF yang mengngkat tema Proyek IKN dalam Tinjauan Ekonomi Nasional menyoroti Perencanaan IKN yang kurang matang, baik dari sisi modal maupun dari sisi persiapan lahan. Kebijakan IKN dinilai sebagai kebijakan yang serampangan. Ketercapaian target menjadi sangat jauh dikarenakan berbagai persoalan tadi, hingga mundurnya ketua otoritas IKN. Seringkali pemerintah saat membuat kebijakan dan implementasi berdasarkan Keinginan, bukan kebutuhan (fundamental need).
Kebijakan harus dibangun dan diformulasi sesuai dengan kebutuhan dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi itu ada tiga fungsi : produksi, konsumsi dan distribusi. Negara harus mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Muara dari ekonomi adalah kesejahteraan rakyat, maka perlu dimatangkan dari sisi perencanaan dan kebijakan, sehingga semua kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Kebijakan harus bijak dan dapat dirasakan kebaikan bagi rakyatnya. Sebaiknya kebijakan yang buruk akan menjadi malapetaka bagi rakyat.
Prof. Dr. Firman Menne, Guru Besar Ilmu Ekonomi yang mengangkat tema Dilema Sistem Ekonomi Berbasis Utang dan Pajak memberikan sorotan yang tidak kalah tajam. Menurutnya, sistem defisit APBN mengharuskan mengandalkan utang dan pajak dan inilah awal dari masalah ekonomi negeri ini. Belanja negara bunga utang 40 persen dan 82 persen dari pajak, lainnya digunakan untuk belanja barang, belanja SDM dan modal telah menimbulkan berbagai persoalan ekonomi yang rumit di negeri ini. Belum lagi masalah kebocoran utang saat digunakan dalam proyek karena banyaknya oknum yang korup.
Utang buat modal yang tidak bisa dirasakan masyarakat, akhirnya meminjam kepada rakyat berupa tapera. Ini masalah besar, dalam sudut pandang agama, utang berbunga kepada kreditur, bunga dosa dan akan menimbulkan mudarat bagi bangsa ini. Sementara masyarakat dalam kondisi ekonomi yang susah sehingga bisa dikatakan rakyat menjadi sapi perah.
Di negeri ini, rakyat dipalak sementara pengusaha diberikan keleluasaan untuk mengelola asset masyarakat. Utang dari china, jika tak bisa membayar, asset negara akan di take over oleh china. Hasil Penelitian dari tahun 20210 sampai 2019 menunjukkan hasil negatif terkait dengan pertumbuhan ekonomi berbasis utang. Indonesia akan dalam kubangan kemiskinan terus menerus, hidupnya juga tidak akan tenang.
Dengan sistem kapitalisme, dimana utang dan pajak dijadikan pijakan ekonomi, maka negara akan tersandera, kemandiriannya akan terganggu. Karena itu negara ini harus melakukan transformasi sistemik menuju sistem ekonomi Islam. Pajak dalam Islam : memenuhi kebutuhan rakyat, saat kas di baitul mal habis, itupun hanya diambil dari orang kaya dan muslim, tidak boleh kepada orang miskin dan non muslim.
Potensi sumber daya di darat, laut dan udara di negeri ini luar biasa, sayangnya diberikan kepada oligarki aseng dan asing. Mestinya pengelolaannya dikembalikan kepada sistem Islam, dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Karena itu segera tinggalkan kapitalisme dan sekulerisme dan kembali kepada Islam sebagai landasan sistem ekonomi atau sistem lainnya. Islam harus diterapkan secara kaffah, sehingga menjadi solusi bagi seluruh persoalan yang dihadapi oleh rakyat.
(Ahmad Sastra, Kota Hujan, 11/11/24 : 13.42 WIB)
