Oleh : Ahmad Sastra
Ungkapan Partai Bebek Lumpuh adalah bahasa metaforis untuk menggambarkan partai politik yang telah kehilangan daya kritis atau independensinya karena disandera oleh kekuasaan. Di Indonesia, banyak partai yang tersandung kasus korupsi, sehingga tak mampu menolak saat diajak bergabung dengan kekuasaan dan tidak menjadi oposisi dengan ancaman jika tak mau, maka kasusnya akan dibongkar ke publik. Akhirnya jadi partai bebek lumpuh, udah bebek, lumpuh lagi.
Dalam konteks ini, istilah partai bebek lumpuh mengacu pada partai yang tidak mampu bertindak secara bebas, seakan-akan lumpuh, dan hanya mengikuti arah yang ditentukan oleh pihak yang lebih kuat, dalam hal ini kekuasaan atau elite tertentu.
Partai yang disandera kekuasaan berarti partai tersebut mungkin telah mengalami situasi menjadi bebek lumpuh ini. Partai politik tersebut terlalu bergantung pada pemerintah atau pihak penguasa sehingga enggan mengkritik atau bersikap independen. Mereka mungkin takut kehilangan dukungan finansial, posisi politik, atau akses ke sumber daya.
Partai bebek lumpuh juga bisa jadi merupakan partai yang mungkin telah "dibeli" atau "dikendalikan" oleh kepentingan kekuasaan, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil lebih condong untuk melayani kepentingan elit atau penguasa daripada kepentingan rakyat atau pendukung partai.
Dalam sistem demokrasi, partai politik yang idealnya bertindak sebagai pengawas atau penyeimbang kekuasaan (checks and balances) justru menjadi tidak kritis. Mereka tidak lagi berperan sebagai oposisi atau bahkan sekadar memperdebatkan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak pro-rakyat.
Partai bebek lumpuh tersebut bisa jadi lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pada prinsip-prinsip ideologi mereka sendiri. Alih-alih memperjuangkan isu-isu penting bagi konstituen, mereka lebih memilih untuk "mendekat" dengan penguasa demi keuntungan politik jangka pendek.
Dalam banyak sistem politik, kondisi seperti ini bisa terjadi ketika partai-partai yang semula kritis terhadap pemerintah akhirnya "melembek" dan kehilangan posisi moralnya karena tergiur kekuasaan atau posisi strategis. Pada akhirnya, mereka tidak lagi menjadi alat kontrol atau penyalur suara rakyat, tetapi lebih sebagai pendukung pasif dari kebijakan penguasa.
Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Fungsi partai politik yang ideal adalah untuk menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, serta berperan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan malah jadi partai bebek lumpuh yang hanya jadi jongos oligarki.
Partai politik idealnya menjadi saluran aspirasi rakyat. Mereka menyuarakan isu-isu, kebutuhan, dan kepentingan konstituen mereka, baik dalam hal kebijakan ekonomi, sosial, maupun politik. Artikulasi ini berarti partai politik harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah. Partai politik mengumpulkan berbagai kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dan menggabungkannya menjadi platform kebijakan yang dapat diperjuangkan dalam pemerintahan.
Partai politik memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta tentang isu-isu politik dan pemerintahan. Partai politik memainkan peran penting dalam mencari dan merekrut kader-kader baru yang potensial untuk dipersiapkan menjadi pemimpin politik di masa depan.
Partai politik juga mestinya berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan. Partai oposisi, misalnya, berfungsi untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah, memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat. Bahkan partai yang berada dalam koalisi pemerintahan tetap harus kritis untuk menjaga keseimbangan dan akuntabilitas.
Partai politik merumuskan platform dan program kerja yang mencerminkan ideologi mereka. Ketika mereka berkuasa, mereka memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan visi dan misi tersebut ke dalam kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Fungsi ini sangat penting dalam membentuk arah pembangunan negara.
Partai politik ideal juga memiliki peran untuk membangun kader ideologis yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai partai dan tujuan jangka panjang. Kader-kader ini diharapkan mampu memperjuangkan visi partai dengan penuh komitmen, dan terus menghidupkan semangat serta agenda politik partai.
Dalam pandangan Islam, partai politik dapat memiliki fungsi yang mirip dengan partai politik dalam konteks umum, tetapi dengan penekanan yang lebih kuat pada prinsip-prinsip syariah dan moralitas Islam. Fungsi utama partai politik dalam Islam adalah untuk mendukung pemerintahan yang berdasarkan keadilan, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah, serta untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam.
Salah satu fungsi utama partai politik dalam Islam adalah memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Partai politik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah selaras dengan ajaran Islam dan syariah. Hal ini meliputi isu-isu keadilan sosial, pengelolaan ekonomi, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan moralitas dalam masyarakat.
Dalam Islam, keadilan adalah salah satu pilar utama yang harus diwujudkan oleh penguasa. Partai politik Islam harus berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kaum lemah dan terpinggirkan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Partai politik dalam Islam juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik umat tentang hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan politik atau agar umat memiliki kesadaran politik. Ini termasuk pendidikan tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik, pemahaman tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Pendidikan politik yang berlandaskan Islam penting untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual umat dalam kehidupan publik.
Dalam pandangan Islam, pemimpin haruslah orang yang adil, berakhlak baik, dan bertakwa kepada Allah. Partai politik Islam memiliki fungsi penting dalam proses seleksi dan pencalonan pemimpin yang sesuai dengan kriteria tersebut. Mereka harus memastikan bahwa para pemimpin yang mereka usung memiliki integritas moral dan kemampuan untuk memimpin masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem Islam, kepala negara disebut khalifah, sistem pemerintahannya namanya khilafah.
Sebagaimana partai oposisi dalam demokrasi umum, partai politik dalam Islam juga memiliki fungsi untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka harus memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas-tugasnya dengan adil dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Selain itu, partai politik harus siap memberikan kritik yang konstruktif jika pemerintah melanggar prinsip-prinsip keadilan atau syariah.
Syura atau musyawarah adalah salah satu konsep penting dalam politik Islam. Partai politik dalam Islam diharapkan untuk memperjuangkan proses musyawarah dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintahan maupun di dalam partai itu sendiri. Musyawarah adalah prinsip demokrasi dalam Islam yang mengedepankan konsultasi dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran (QS. Asy-Syura: 38).
Fungsi partai politik Islam juga meliputi memperjuangkan penerapan hukum Islam secara kaffah, yang didasarkan pada syariah. Partai politik harus memastikan bahwa peraturan-peraturan negara, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga, ekonomi, kriminalitas, dan kehidupan sosial, sejalan dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam.
Partai politik dalam Islam harus berperan dalam menjaga persatuan umat, baik di antara umat Islam sendiri maupun dengan komunitas lain. Mereka harus menghindari sikap yang bisa menimbulkan perpecahan atau konflik, serta mengupayakan kerjasama yang harmonis di antara berbagai golongan dan aliran dalam Islam. Partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan mempromosikan kedamaian serta toleransi berdasarkan hukum Islam.
Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Partai politik Islam harus berperan aktif dalam menegakkan prinsip ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka harus mendukung kebijakan-kebijakan yang memajukan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan, serta menentang kebijakan yang mendukung ketidakadilan, korupsi, atau penyimpangan moral.
Selain di dalam negeri, partai politik Islam juga memiliki fungsi untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di dunia internasional. Mereka harus mengambil sikap atas isu-isu global yang mempengaruhi umat Islam, seperti penjajahan, ketidakadilan global, dan masalah kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan semangat solidaritas Islam dan tanggung jawab untuk mendukung sesama Muslim di seluruh dunia.
Fungsi partai politik dalam Islam berakar pada prinsip-prinsip keadilan, syura (musyawarah), dan akhlak yang mulia. Mereka tidak hanya bertujuan untuk meraih kekuasaan, tetapi lebih penting lagi, untuk menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik yang ideal dalam Islam berfungsi untuk melindungi kepentingan umat, memperjuangkan penerapan hukum Islam secara kaffah dalam bingkai institusi khilafah.
(Ahmad Sastra, Kota Hujan, 20/10/24 : 19.50 WIB)
