SENGKARUT EKONOMI NASIONAL DAN MASA DEPAN BANGSA

 

Oleh : Ahmad Sastra  

 

Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) ke 44 kembali hadir di publik melalui acara FGD online bertema ekonomi yang diadakan pada tanggal 15 Juni 2024. Kali ini FDMPB mengakat Judul besar Sengkarut Ekonomi Nasional dan Masa Depan Bangsa. Acara kali ini dilatarbelakngi kondisi ekonomi nasional yang semakin carut matur. Diantara masalah di negeri ini adalah korupsi, IKN, Tapera, UKT, Pajak, Utang, kenaikan harga, banyaknya PHK dan masih banyak lagi persoalan yang mendera negeri ini.

 

Bertubi-tubi masalah mendera bangsa ini, dari mulai masalah ekonomi sulit sampai korupsi kaum elit. Tidak tanggung-tanggung ratusan triliun uang negara ini dikorupsi oleh pejabat yang berakhlaq bejat, yang membuat miris bahwa kerugian negara menjadi tanggung ‘bersama’ rakyat jelata. Memang fakir miskin dan anak terlantar‘ dipelihara’ oleh negara (kapitalis) untuk dijadikan sebagai komoditas. Inilah salah satu masalah terjadinya Sengkarut permasalah ekonomi bangsa ini.

 

Dalam acara FGD ini, keynote speaker, Assoc. Prof. Dr. Fahmi Lukman, M.Hum yang mengangkat tema Negara dan Sistem Ekonomi memberikan kritik tajam atas sistem ekomomi kapitalisme yang telah diterapkan di negeri ini. Sistem kapitalisme memiliki banyak kesalahan, diantaranya konsep tentang kepemilikan sumber daya alam, dimana sumber daya alam milik umum justru menjadi milik individu.

 

Kesalahan berikutnya dari sistem ekonomi kapitalisme adalah utang dengan sistem ribawi. Sistem ribawi diharamkan dalam Islam yang pada akhirnya akan menambah kesengsaraan rakyat dan ketidakberkahan hidup. Sistem kapitalisme adalah sistem yang tidak manusiawi karena akan menjerumuskan masyarakat dalam kubangan kemiskinan. Karena itu tinggalkan sistem ekonomi kapitalisme dan sekulerisme. Allah menjanjikan Islam sebagai sistem sempurna dan paripurna yang akan memberikan solusi bagi persoalan masyarakat.

 

Rasulullah telah mempraktekkan bagaimana mengelola ekonomi dan dilanjutkan oleh para khalifah yang menghasilkan kemerataan kekayaan bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat. Karena itu solusi yang ditawarkan oleh Islam mestinya menjadi kesadaran bagi bangsa ini. Sebab Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Rahmat berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

 

Dr. Erwin Permana, Pengamat Ekonomi Univ Pancasila yang mengangkat tema Menyoal Tapera dan UKT Pendidikan menyoroti bahwa tapera dan UKT menunjukkan pemerintah telah membuat perencanaan yang tidak matang. Tapera bukanlah solusi untuk rakyat mendapatkan rumah, sebab dari jumlah yang ditabung tidak berbanding lurus dengan besaran uang dan harga rumah. Dengan tabungan sekitar 3 persen perbulan, maka akan membutuhkan puluhan bahkan hingga ratusan tahun untuk bisa membeli rumah dna ini adalah mustahil. Belum lagi soal kehidupan masyarakat yang sudah susah dengan adanya berbagai pungutan.  

 

Menyoroti adanya kebijakan UKT disoroti oleh Dr. Erwin hanya akan membebani rakyat yang terkategori kezoliman, sebab pendidikan adalah tanggungjawab negara untuk mewujudkan visi untuk mencerdasakan kehidupan bangsa. Sudahlah hidup rakyat kesulitan pendapatan saat hidup di negara kapitalisme karena, masih juga ditambah dengan berbagai bentuk pungutan seperti UKT yang meningkat tinggi. Ini adalah bentuk kezoliman, sebab 98 persen rakyat akan merasakan keberatan hidup di negara kapitalisme.

 

Dr. Rizal Taufiqurrahman, Ekonom Senior INDEF yang mengngkat tema Proyek IKN dalam Tinjauan Ekonomi Nasional menyoroti Perencanaan IKN yang kurang matang, baik dari sisi modal maupun dari sisi persiapan lahan. Kebijakan IKN dinilai sebagai kebijakan yang serampangan.  Ketercapaian target menjadi sangat jauh dikarenakan berbagai persoalan tadi, hingga mundurnya ketua otoritas IKN. Seringkali pemerintah saat membuat kebijakan dan implementasi berdasarkan Keinginan, bukan kebutuhan (fundamental need).

 

Kebijakan harus dibangun dan diformulasi sesuai dengan kebutuhan dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi itu ada tiga fungsi : produksi, konsumsi dan distribusi. Negara harus mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Muara dari ekonomi adalah kesejahteraan rakyat, maka perlu dimatangkan dari sisi perencanaan dan kebijakan, sehingga semua kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Kebijakan harus bijak dan dapat dirasakan kebaikan bagi rakyatnya. Sebaiknya kebijakan yang buruk akan menjadi malapetaka bagi rakyat.

 

Prof. Dr. Firman Menne, Guru Besar Ilmu Ekonomi yang mengangkat tema Dilema Sistem Ekonomi Berbasis Utang dan Pajak memberikan sorotan yang tidak kalah tajam. Menurutnya, sistem defisit APBN mengharuskan mengandalkan utang dan pajak dan inilah awal dari masalah ekonomi negeri ini.  Belanja negara bunga utang 40 persen dan 82 persen dari pajak, lainnya digunakan untuk belanja barang, belanja SDM dan modal telah menimbulkan berbagai persoalan ekonomi yang rumit di negeri ini.  Belum lagi masalah kebocoran utang saat digunakan dalam proyek karena banyaknya oknum yang korup.

 

Utang buat modal yang tidak bisa dirasakan masyarakat, akhirnya meminjam kepada rakyat berupa tapera.  Ini masalah besar, dalam sudut pandang agama, utang berbunga kepada kreditur, bunga dosa dan akan menimbulkan mudarat bagi bangsa ini. Sementara masyarakat dalam kondisi ekonomi yang susah sehingga bisa dikatakan rakyat menjadi sapi  perah.

 

Di negeri ini, rakyat dipalak sementara pengusaha diberikan keleluasaan untuk mengelola asset masyarakat. Utang dari china, jika tak bisa membayar, asset negara akan di take over oleh china.  Hasil Penelitian dari tahun 20210 sampai 2019 menunjukkan hasil negatif terkait dengan pertumbuhan ekonomi berbasis utang.  Indonesia akan dalam kubangan kemiskinan terus menerus, hidupnya juga tidak akan tenang.

 

Dengan sistem kapitalisme, dimana utang dan pajak dijadikan pijakan ekonomi, maka negara akan tersandera, kemandiriannya akan  terganggu. Karena itu negara ini harus melakukan transformasi sistemik menuju sistem ekonomi Islam.  Pajak dalam Islam : memenuhi kebutuhan rakyat, saat kas di baitul mal habis, itupun hanya diambil dari  orang kaya dan muslim, tidak boleh kepada orang miskin dan non muslim.

 

Potensi sumber daya di darat, laut dan udara di negeri ini luar biasa, sayangnya diberikan kepada oligarki aseng dan asing. Mestinya pengelolaannya dikembalikan kepada sistem Islam, dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Karena itu segera tinggalkan kapitalisme dan sekulerisme dan kembali kepada Islam sebagai landasan sistem ekonomi atau sistem lainnya. Islam harus diterapkan secara kaffah, sehingga menjadi solusi bagi seluruh persoalan yang dihadapi oleh rakyat.

 

(AhmadSastra, KotaBogor, 15/06/24 : 10.40 WIB)

 

 

__________________________________________ Website : https://www.ahmadsastra.com Twitter : https://twitter.com/@ahmadsastra1 Facebook : https://facebook.com/sastraahmad FansPage: https://facebook.com/ahmadsastra76 Channel Telegram : https://t.me/ahmadsastraofficial Instagram : https://instagram.com/sastraahmad