INDONESIA : NEGARA HUKUM ATAU NEGARA KEKUASAAN ?

 

Oleh : Ahmad Sastra

 

Negara hukum memiliki beberapa karakteristik kunci yang mendefinisikan strukturnya. Negara hukum memastikan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi, bukan keputusan individual atau kebijakan penguasa. Ini berarti bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum yang sama.

 

Negara hukum mengutamakan penegakan hukum yang konsisten dan adil. Ini berarti bahwa hukum ditegakkan secara konsisten di seluruh wilayah negara dan tidak ada yang dikecualikan dari akibat hukum.

 

Prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah karakteristik penting dari negara hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan.

 

Negara hukum melindungi hak asasi manusia dan menjamin perlindungan yang sama bagi semua warga negara, tanpa memandang status, latar belakang, atau kekayaan. Sistem kehakiman yang independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak lainnya adalah ciri khas negara hukum. Hal ini penting untuk menjamin adanya proses hukum yang adil dan tidak memihak.

 

Negara hukum memberikan akses yang luas terhadap informasi publik dan mengharuskan akuntabilitas dari pemerintah dan institusi publik. Ini termasuk transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah.

 

Negara hukum membatasi kekuasaan pemerintah dengan undang-undang dan konstitusi. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan melindungi kebebasan individu. Karakteristik-karakteristik ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan sistem hukum yang kuat dan stabil, yang memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi semua warga negara.

 

Sementara karakteristik negara kekuasaan, dalam konteks politik, cenderung memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari negara hukum. Dalam negara kekuasaan, kekuasaan cenderung terpusat di tangan individu atau kelompok kecil, sering kali di tangan pemimpin otoriter atau pemerintah yang kuat. Hal ini berarti bahwa keputusan politik dan kebijakan dibuat oleh pihak yang memegang kekuasaan tertinggi, tanpa banyak pertimbangan atau partisipasi dari pihak lain.

 

Negara kekuasaan cenderung memiliki kendali yang kuat atas media dan informasi. Ini bisa berarti sensor dan pembatasan informasi yang tidak menguntungkan pemerintah, serta propaganda yang digunakan untuk memperkuat kekuasaan penguasa.

Di negara kekuasaan, transparansi dan akuntabilitas sering kali minim. Pemerintah tidak terbuka tentang keputusan politik atau tindakan mereka, dan tidak ada mekanisme yang efektif untuk memastikan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.

 

Pemerintah dalam negara kekuasaan sering kali melanggar hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, hak untuk berkumpul secara damai, dan hak atas keadilan yang adil. Represi politik terhadap oposisi dan individu yang menyuarakan ketidaksetujuan juga sering terjadi.

 

Meskipun negara kekuasaan mungkin memiliki sistem hukum formal, sistem ini sering kali dimanipulasi atau digunakan sebagai alat untuk menindas oposisi politik dan memperkuat kekuasaan penguasa.

 

Partai politik atau kelompok yang berkuasa dalam negara kekuasaan cenderung mendominasi proses politik, dengan sedikit atau tidak ada ruang untuk persaingan politik yang sehat atau perubahan pemerintahan melalui jalur demokratis.

 

Korupsi dan nepotisme sering kali merajalela di negara kekuasaan, dengan elit politik atau kelompok yang berkuasa menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok, daripada untuk kepentingan publik. Karakteristik-karakteristik ini menciptakan lingkungan politik yang otoriter dan tidak demokratis, di mana kekuasaan penguasa tidak terbatas oleh hukum atau mekanisme kontrol yang efektif.

 

Dalam sejarah, fir'aun adalah salah satu contoh klasik dari kekuasaan yang tidak terikat oleh hukum atau prinsip-prinsip keadilan. Dalam sejarah Mesir kuno, Fir'aun adalah gelar yang diberikan kepada para penguasa monarki. Salah satu Fir'aun yang paling terkenal adalah Fir'aun yang disebut dalam Alkitab dan Al-Quran, terutama dalam kisah Musa.

 

Fir'aun dalam kisah Musa adalah simbol kekuasaan absolut dan tirani. Dia adalah penguasa yang otoriter dan arogan, yang tidak tunduk pada hukum atau prinsip moral. Fir'aun menindas bangsa Israel, memperlakukan mereka dengan kejam dan mengambil keputusan-keputusan sewenang-wenang. Dia bahkan mengklaim sebagai tuhan dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya.

 

Dalam cerita Musa, Fir'aun menolak untuk mengikuti undang-undang Tuhan dan mengabaikan seruan untuk membebaskan bangsa Israel. Dia menunjukkan sikap yang tidak terkendali terhadap kekuasaan dan menolak untuk memperhatikan keadilan atau hukum yang adil. Fir'aun mempertahankan kekuasaannya dengan kekerasan dan ketidakadilan, bukan dengan landasan hukum yang adil.

 

Kisah Fir'aun dalam konteks ini memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana kekuasaan yang tidak terikat oleh hukum atau prinsip-prinsip keadilan dapat menjadi alat untuk penindasan dan tirani. Fir'aun adalah simbol dari negara kekuasaan, di mana penguasa mengejar kepentingan pribadi mereka sendiri tanpa memperhatikan hak atau kesejahteraan rakyat mereka.

 

Jadi, Indonesia itu memiliki karakteristik negara hukum atau negara kekuasaan ? Coba tanyakan ke rumput yang bergoyang….

 

(AhmadSastra,KotaHujan,16/04/24 : 15. 51 WIB)

Top of Form

 

__________________________________________ Website : https://www.ahmadsastra.com Twitter : https://twitter.com/@ahmadsastra1 Facebook : https://facebook.com/sastraahmad FansPage: https://facebook.com/ahmadsastra76 Channel Telegram : https://t.me/ahmadsastraofficial Instagram : https://instagram.com/sastraahmad