MELAWAN POLITIK IDENTITAS BERSENJATA IDENTITAS POLITIK

 

Oleh : Ahmad Sastra

 

Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Identitas menurut Stella Ting Toomey merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita.

 

Identitas diri di Indonesia ditandai dengan apa yang melekar dalam diririnya juga ditandai dengan kartu identitas seperti KTP, ijazah, SIM, akta lahir, paspor, visa, kartu anggota dan sejenisnya. Dalam kartu identitas biasanya tercantum data diri seperti nama, tanggal lahir, tempat asal, tempat tinggal, agama, golongan darah dan kewarganegaraan. Artinya, secara sederhana hal-hal terkait primordial adalah identitas. Dengan demikian, tidak mungkin orang atau organisasi tak beridentitas. Bahkan, orang yang mengaku tak beridentitas adalah identitasnya ya tak beridentitas itu.

 

Dengan demikian setiap individu atau kelompok pasti memiliki identitas, apalagi partai atau ormas. Secara filosofis, identitas politik sama artinya dengan politik identitas. Jika ada orang yang teriak-teriak mau melawan politik identitas artinya dia sedang menggunakan identitas politiknya. Dalam bahasa jawa : yo podo wae. Jadi terasa aneh jika orang hendak melawan politik identitas, padahal pada saat yang sama dia juga sedang menggunakan politik identitas. Bisa jadi orang yang berpolitik dengan identitas Islam dilawan dengan politik dengan identitas kebangsaan, keduanya sama-sama identitas politik atau politik identitas.

 

Demokrasi sekuler adalah identitas politik dan politik identitas, yakni orang atau partai yang beridentitas tanpa agama. Jika agama adalah identitas, maka tak beragama juga identitas. Ormas yang anti agama dalam berpolitik adalah ormas yang memiliki identitas anti agama. Sebab saat ormas itu anti agama, sementara secara pribadi beragama, maka sesungguhnya dia sedang menjadikan ajaran agama sebagai pijakan pikirannya. Mungkin dalam pikiran dia, bahwa agama adalah urusan pribadi, bukan urusan publik, nah itulah identitas dia.

 

Adalah absurd dan pembodohan publik saat seorang tokoh teriak-teriak anti politik identitas, sementara dirinya sedang meneriakkan identitas politiknya. Teriakan anti politik identitas adalah teriakan identitas politik. Tanpa dia sadari, teriakannya adalah teriakan politik. Melawan politik identitas adalah bentuk perlawanan politik dengan senjata identitas politik. Padahal jika dia paham soal tata negara, maka identitas politik dan politik identitas yang merujuk kepada dasar-dasar normatif tidaklah terlarang sama sekali. Tak ada satupun pasal yang melarang identitas politik maupun politik identitas. Yang ada justru sebaliknya, semua partai di negeri ini memiliki identitasnya masing-masing. Identitas politik sama artinya dengan politik identitas.

 

Dalam sejarah pemilu di negeri ini selalu diramaikan dengan partai politik yang memiliki identitas. Sistem pemerintahan liberal berlaku antara tahun 1949 sampai 1959 ditandai dengan tumbuhnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Beberapa partai dengan identitasnya masing-masing yang muncul pada masa itu diantaranya : Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

 

Partai lainnya adalah : Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Buruh, Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS), Partai Rakyat Indonesia (PRI), Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI), Murba, Baperki, Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro, Grinda, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai), Persatuan Daya (PD), PIR Hazairin 114.644 0,30 1 23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI), AKUI,  Persatuan Rakyat Desa (PRD), Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) dan Angkatan Comunis Muda (Acoma).

 

Namun jika yang dimaksud politik identitas adalah dilarangnya Islam sebagai motivasi, inspirasi dan ideologi perjuangan partai, maka istilah politik identitas adalah sebuah kejahatan intelektual sekaligus diskriminasi atas Islam politik. Sebab secara filosofis, partai nasionalis adalah politik identitas. Partai nasionalis religius adalah politik identitas. Lantas kenapa, politik identitas secara tendensius hanya disasarkan kepada Islam politik atau politik Islam. Secara umum identitas politik hanya didasarkan oleh tiga ideologi yang akan melahirkan politik identitas, pertama kapitalisme sekuler, kedua komunisme ateis dan ketiga Islam.

 

Karena itu, teriakan akan melawan politik identitas adalah sia-sia belaka, karena tak ada pijakan intelektualitasnya. Secara praksis, teriakan perlawanan ini hanya akan melahirkan kegaduhan tersendiri, jika tidak hendak dikatakan hanya sebatas dagelan politik belaka. Coba lihat, disaat kampanye tiba, simbol-simbol Islam seperti kerudung, peci, tasbih akan laris dibeli para calon untuk mengidentikkan dirinya sebagai muslim dan berpihak kepada muslim.

 

Padahal sebelumnya mereka adalah para pembenci Islam, sebelumnya juga tidak pernah menggunakan atribut itu. Setelah jadi, maka atribut muslim akan dibuang dan kembali memusuhi Islam. Begitulah politik identitas demokrasi yang hanya menjadi ajang perjudian para oligarki, sementara muslim hanya menjadi sasaran dan sapi perah belaka.

 

(AhmadSastra,KotaHujan,01/11/22 : 11. 23 WIB)

 

 

 

__________________________________________ Website : https://www.ahmadsastra.com Twitter : https://twitter.com/@ahmadsastra1 Facebook : https://facebook.com/sastraahmad FansPage: https://facebook.com/ahmadsastra76 Channel Telegram : https://t.me/ahmadsastraofficial Instagram : https://instagram.com/sastraahmad