Oleh : Ahmad Sastra
Ironi, di tengah suara dan teriakan demokrasi yang menjujung tinggi kebebasan berpendapat, namun faktanya masih banyak terjadi tindakan persekusi di negeri-negeri Islam. Akhir-akhir ini rasanya hampir tak ada lagi kebebasan di negeri ini bagi umat Islam. Perbedaan pendapat justru sering kali dianggap sebagai sebuah ancaman. Pelaksanaan ajaran Islam dianggap sebagai radikalisme. Bukan hanya di Indonesia, namun terjadi di seluruh dunia. Kasus India menambah borok demokrasi.
Demokrasi yang konon katanya memuja kebebasan berpendapat dan berperilaku atas nama HAM, namun sesungguhnya, demokrasi adalah ideologi setan yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Kebebasan yang demokrasi gaung-gaungkan tidaklah berlaku bagi Islam dan kaum muslimin. Kasus di India hanya segelintir contoh yang membuktikan betapa demokrasi itu ideologi anti Islam. Kebebasan atas nama HAM itu hanya pepesan kosong belaka.
Para pemimpin India gagal melindungi wanita Muslim dari pelecehan daring. Hal ini disampaikan oleh Koordinator untuk India di Women's Regional Network Akanksha Khullar (Republika.co.id)
Di bawah lingkungan yang semakin terpolarisasi yang dipupuk oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, keselamatan wanita Muslim secara rutin berisiko melalui pelecehan daring, pencurian privasi, atau eksploitasi seksual. Ratusan wanita Muslim di India memulai 2022 dengan penemuan gambar-gambar palsu mereka yang diunggah bersama konten menghina ke dalam sebuah aplikasi yang disebut Bulli Bai," kata Khullar dalam opininya, dilansir di South China Morning Post, Ahad (23/1/2022).
Lebih dari sepekan ini kaum Muslimah India di Negara Bagian Karnataka mengalami pelarangan berjilbab di semua lingkungan pendidikan, sekolah maupun kampus. Baik tenaga pengajar perempuan maupun pelajar dan mahasiswi dipaksa melepas jilbab mereka saat memasuki lingkungan sekolah/kampus. Pelarangan ini disebut-sebut merupakan instruksi langsung dari Kementerian Pendidikan India.
Para Muslimah berjilbab di Karnataka bukan saja dilarang memasuki sekolah/kampus. Mereka juga mengalami berbagai pelecehan dan intimidasi oleh warga Hindu. Sejumlah pemberitaan dan video yang beredar memperlihatkan berbagai persekusi yang dilakukan warga Hindu terhadap kaum Muslimah yang bertahan dengan busana islami mereka.
Muslim India adalah warga minoritas. Di negara bagian Karnataka jumlah Muslim hanya 12 persen dari seluruh warga. Pemerintah Karnataka diketahui diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP)/Perdana Menteri Narendra Modi. Secara nasional, kaum Muslim memang kelompok minoritas di India. Populasi Muslim di India hanya 15 persen dari populasi atau hanya sekitar 200-an juta orang dari 1,39 miliar orang India. Meski menjadi agama terbesar kedua setelah Hindu, Muslim di India telah menjadi salah satu kelompok minoritas yang tertindas terbesar di dunia.
Perdana Menteri India Narendra Modi yang beragama Hindu telah sengaja menjadikan Muslim sebagai sasaran peraturan yang dia buat; mulai dari yang berujung pada hukuman penjara hingga diusir dari India. Pada Desember 2019 India mengeluarkan rancangan undang-undang kewarganegaraan yang menolak mengakui warga Muslim sebagai penduduk India. RUU tersebut memicu kemarahan dan protes serta tindakan kekerasan selama berbulan-bulan.
Penghinaan dan penindasan yang dialami kaum Muslim India, khususnya para Muslimahnya, seharusnya menjadi peringatan keras bagi kaum Muslim sedunia, bahwa persoalan ini tidak bisa ditangani secara individual, organisasi atau lembaga dunia sekalipun seperti PBB. Kaum Muslim sedunia harus memiliki institusi sendiri yang bersifat global dan memiliki kekuatan besar untuk melindungi dan membela kehormatan mereka, termasuk kaum Muslim/Muslimah India. Institusi global itu tidak lain adalah Khilafah Islam.
Derita kaum Muslim sedunia, khususnya di India, tidak akan terjadi manakala Khilafah Islam hadir sebagai perisai kokoh yang menjaga dan membela kehormatan umat. Nabi saw. telah mengingatkan kita betapa urgen keberadaan Khalifah/Imam sebagai perisai bagi umat.
Sungguh Imam (Khalifah) itu (laksana) perisai; orang-orang akan berperang di belakang dia (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, Abu Dawud dan Ahmad).
Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahîh Muslim berkomentar, “(Imam/Khalifah itu perisai), yakni seperti as-sitr (pelindung), karena Imam (Khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum Muslim; mencegah manusia satu sama lain saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam; manusia berlindung di belakang dia dan tunduk di bawah kekuasaannya.” (An-Nawawi, Syarh an-Nawawi ‘ala Muslim, 4/134, Maktabah Syamilah).
Demokrasi secara diametral memang bertentangan dengan Islam. Perbedaan mendasar antara demokrasi dan Islam terletak pada asas paradigma dimana dua ideologi ini tegak berdiri. Pijakan demokrasi adalah konsensus mayoritas, sementara Islam berpijak kepada otoritas wahyu.
Sementara demokrasi membuka kebebasan hampir tak terbatas, sedang Islam adalah agama yang mengajarkan adab dan kebajikan dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai Islam membatasi setiap pemikiran dan sikap manusia. Karena itu kedua ideologi ini akan menemukan pertentangannya di lapangan. Sebab pada dasarnya demokrasi menolak Islam.
Penolakan demokrasi terhadap Islam adalah bentuk inkonsistensi yang selama ini dibangun diatasnya paradigma kebebasan. Namun sebagaimana ideologi yang lain seperti komunisme, maka setiap ideologi pasti menyimpan pertentangan satu dengan lainnya. Clash of ideologies adalah sebuah keniscayaan.
Itulah mengapa, meski slogan demokrasi adalah kebebasan berpendapat, namun jika umat Islam mulai bangkit dan sadar dengan agamanya, oleh demokrasi justru dihadang dan dilumpuhkan. Jika ada seruan umat Islam untuk bersatu, maka demokrasi langsung bereaksi memecah belahnya. Maka adu domba, fitnah, kriminalisasi hingga persekusi terhadap Islam dan ulama telah menjadi fenomena umum belakangan ini.
Yang dimaui oleh kebebasan demokrasi adalah kebebasan yang sesuai dengan paradigmanya. Hak asasi manusia yang digaungkan oleh demokrasi adalah hak asasi untuk melakukan perbuatan maksiat. Jika yang dilakukan oleh umat Islam adalah mendakwahkan Islam, maka demokrasi akan menuduh radikal dan intoleran. Sementara perilaku maksiat dibiarkan tumbuh subur.
Adalah benar jika disebutkan bahwa demokrasi bisa berubah menjadi sebuah tirani, jika kondisi sosial politik yang diinginkan demokrasi tidak terjadi. Eksistensi Islam adalah sebuah ancaman bagi demokrasi, maka persekusi adalah salah satu cara untuk menghentikan pergerakan pemikiran dan kebangkitan Islam. Demokrasi bisa berubah menjadi tirani.
Dalam buku Diktator karya Jules Archer disebutkan bahwa karena populernya demokrasi di seluruh dunia, maka tak segan-segan para pemimpin diktatorpun berbohong dan mengaku dirinya sebagai penganut demokrasi. Ulbricht dari Jerman Timur member cap bagi negara komunisme dengan istilah Republik Demokrasi Jerman. Bahkan Stalin menyebut kekuasaannya dengan istilah Demokrasi Terpusat.
Selain ketiadaan Khilafah Islam, hari ini kaum Muslim juga terkerat-kerat oleh batas-batas teritori negara mereka masing-masing. Hati dan pikiran mereka juga terbelenggu oleh paham kebangsaan. Paham ini menjadikan umat dan para pemimpin mereka tidak punya kepedulian dan enggan menolong saudara-saudara mereka yang tertindas. Mereka juga lebih takut dengan aturan internasional soal larangan intervensi terhadap negara lain. Padahal saudara mereka seiman terzalimi di sana.
Beda dengan negara-negara imperialis seperti AS, Inggris atau Prancis. Mereka bisa leluasa mengintervensi bahkan melakukan invasi militer ke negeri-negeri kaum Muslim seperti ke Irak, Afganistan dan Suriah. PBB atau badan dunia manapun tidak mencegah mereka. Para penguasa Dunia Islam juga tak memprotes atau menahan mereka. Akibatnya, pasukan imperialis Barat leluasa menjarah, menangkapi, menyiksa bahkan melakukan pembantaian terhadap penduduknya sesuka mereka.
Wahai kaum Muslim, sadarlah! Tak ada yang bisa menolong saudara-saudara kita, khususnya kaum Muslim/Muslimah India, kecuali kita kembali ke pangkuan Islam; kembali melanjutkan kehidupan Islam dalam institusi Khilafah. Lalu bersama Khilafah Islam kita bisa membebaskan saudara seiman di mana pun di seluruh dunia. Inilah yang dulu pernah dilakukan oleh kaum Muslim saat mereka berada di bawah naungan Khilafah.
(AhmadSastra,KotaHujan,21/02/22 : 11.18 WIB)
__________________________________________ Website : https://www.ahmadsastra.com Twitter : https://twitter.com/@ahmadsastra1 Facebook : https://facebook.com/sastraahmad FansPage: https://facebook.com/ahmadsastra76 Channel Telegram : https://t.me/ahmadsastraofficial Instagram : https://instagram.com/sastraahmad
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)